robert
Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan menyampaikan harapannya terkait efisiensi anggaran PON 2024 yang harus ditentukan sesuai usulan pemerintah Aceh dan Sumut.
“Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari rapat pertama pada bulan Oktober yang dipimpin oleh Menpora dan tindak lanjut dari rapat teknis kami dengan KONI Pusat.” (Membahas) pengurangan atau efisiensi anggaran yang sebelumnya diusulkan oleh baik pemerintah Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Horas Maurits mengacu pada rincian anggaran.
Penganggaran PON perlu mengacu pada Perpres 33 Tahun 2023 tentang perubahan Perpres 53 Tahun 2000, seperti disampaikan Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah Mayjen TNI Purn Suwarno. Suwarno juga mengatakan, saat ini bimbingan teknis (bimtek) sudah dilakukan sebanyak dua kali untuk persiapan PON 2024.
“Bimbingan teknis sudah dua kali kita lakukan, nanti kita bertemu lagi dari lapangan ke lapangan. Tim KONI Pusat datang dengan segala bidang,” kata Suwarno.
Baca juga: KONI berharap Papua sebagai provinsi olahraga segera terwujud
Baca juga: HUT KONI Pusat ke-85, Ketum berharap ada pengembangan organisasi
Reporter: Fajar Satriyo
Redaksi : Eka Arifa Rusqiyati
HAK CIPTA © ANTARA 2023