Jakarta (ANTARA) – Sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) mendorong diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) PP FTI karena menilai PP FTI banyak melanggar peraturan/peraturan daerah.Salah satu pejabat provinsi yang menuntut agar Munas diadakan adalah Pemprov FTI Sumut yang dipimpin oleh Yopie War. Yopie menilai FTI Sumut dibekukan tanpa alasan yang masuk akal.
“Juni lalu kami dibekukan oleh PP FTI yang dipimpin Joko Warsito, dengan alasan yang tidak masuk akal karena kami tidak memiliki atlet. Padahal setiap tahun kami mengadakan acara, selalu ada kegiatan pembinaan dan pelatihan. Bagaimana mungkin program kami? Yang jelas setiap tahun kita tidak punya atlet,” kata Ketua FTI Sumut Yopi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa.
“Pembekuan FTI Sumut melanggar peraturan/kebijakan, tidak ada pemberhentian sementara Pengprov FTI atas dasar ada tidaknya atlet. Seharusnya terkait dengan pembentukan Panitia Pelaksana Nasional. Kita sudah bentuk sekitar 10 pemerintahan kabupaten/kota di Sumut,” imbuhnya.
Keluhan serupa juga diungkapkan Ketua FTI Jawa Tengah (Jateng), Suryati Azizah. Suryati mengatakan, selain Pengprov FTI Provinsi Sumut yang dibekukan, Pengprov FTI Papua juga mengalami kendala akibat pergantian pimpinan saat hendak menggelar eksibisi PON.
Yopie juga menilai PP FTI saat ini belum memiliki program kegiatan sama sekali. Diharapkan acara dan kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah provinsi.
Keluhan lainnya adalah mengenai keputusan PP FTI yang dirasa sering melanggar AD/ART. PP FTI tidak menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) terkait Musyawarah Nasional (Munas) karena masa jabatan Joko Warsito telah habis.
Namun PP FTI malah mengajukan surat perpanjangan kepengurusan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama tiga bulan.
Dengan berbagai keluhan yang ada, sejumlah pejabat provinsi berharap Musyawarah Nasional PP FTI untuk memilih ketua baru bisa terselenggara.
“Kurang lebih 50+1, 17-18 Pengprov ingin segera mengadakan rapat nasional. Harus secepatnya minimal September atau Oktober. Semakin lambat semakin banyak kebijakan yang tidak berpihak pada Pemprov, tidak sesuai. dengan AD/ART,” kata Sekjen FTI Bangka Belitung Fathoni.
Baca juga: Jabar Jadi Juara Umum Babak Kualifikasi Triathlon PON XXI
Baca juga: Kabupaten Aceh Tengah akan menjadi tuan rumah dua cabang olahraga PON 2024
Pengkhotbah : A Rauf Andar Adipati
Redaktur: Irwan Suhirwandi
HAK CIPTA © ANTARA 2023